 |
| Mendagri memberikan piagam kepada Provinsi Jawa Barat |
9 Provinsi Mendapatkan Penghargaan dari Mendagri. Pada tahun 2016 ini Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo telah memberikan penghargaan kepada beberapa provinsi yang dinilainya patut untuk diberikan apresiasi. Penghargaan tersebut diberikan karena beberapa provinsi yang termasuk ke dalam 9 (sembilan) provinsi terpilih tersebut telah berkomitmen dalam menyelesaikan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (pemda).
Penghargaan yang diberikan berupa piagam penghargaan dan diberikan pada saat acara Rapat Kerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diadakan di Jakarta, Senin (26/9/2016).
Adapun kesembilan provinsi yang telah mendapatkan piagam tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Banten.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga berharap nantinya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hendaknya bisa selalu terbangun komunikasi, kepahaman, serta koordinasi yang baik.
"ini prinsip yang ingin kita bangun, Pemda itu adalah bagian daerahnya pusat dan pemerintah pusat itu adalah pusatnya daerah," Ujar Mendagri.
Dan sudah seharusnya Pemda juga memahami area rawan korupsi dan juga masalah-masalah bencana alam seperti kebanjiran, tanah longsor dan kebakaran hutan di daerahnya. Mendagri juga mengharapkan agar Pemda dan Pemerintah Pusat mampu merumuskan bentuk dari kerja sama sebagaimana pemerintah pusat juga berkomitmen untuk membangun secepatnya tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang efektif, efisien dan taat pada aturan-aturan yang ada.
"Dalam satu prinsip poros pemerintahan itu harus utuh . Mulai dari presiden sampai dengan kepala desa. Itu adalah satu," kata Mendagri.
Plt. Inspektur Jenderal Sri Wahyuningsih juga berharap dengan adanya rapat kerja ini dapat meningkatkan kualitas pengawasan guna memperbaiki tata kelola pemerintahan.“Hal ini sejalan dengan semangat Nawa Cita yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,” ujar Sri.